Penguasaan hutan oleh Negara bukan untuk dimiliki, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Bupati Ende, Ir Marsel Petu menegaskan hal itu, saat membuka kegiatan rapat pembahasan hasil tata batas kawasan hutan Nangakeo, Kawasan Hutan Manulea, Kawasan Hutan Keliwumbu dan Kawasan Hutan Woloria Kelinabe, Kamis (26/11/2015) di Aula Kantor Bupati Ende.

Dikatakan dalam rangka mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pulau guna memperoleh manfaat lingkungan,ekonomi dan social, pemerintah menetapkan kawasan hutan untuk untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Untuk itu, salah satu hal penting adalah perlunya mewujudkan pemantapan kawasan hutan sebagai prakondisi pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

 

sumber dan foto : http://kupang.tribunnews.com | www.google.co.id